TNI Tunggu Filipina dan Malaysia Gempur Abu Sayyaf
Tentara Nasional Indonesia menunggu kesepakatan dari pihak angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia untuk menggempur kelompok Abu Sayyaf.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, baik Malaysia dan Filipina saat ini masih membahas standard operating procedure(SOP) mengenai operasi militer gabungan di darat.
"Apa yang disampaikan di Bali adalah hal positif. Kami siap. Tetapi untuk operasional harus ditindaklanjuti pembuatan SOP antara Panglima TNI dengan panglima angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia," ujar Gatot, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Setelah SOP itu ditandatangani, masing-masing negara juga harus meratifikasi kebijakan itu pada tingkat parlemen. "Tanpa diratifikasi oleh lembaga legislatif tidak akan berlaku di negara tersebut. Undang-undang Filipina tidak memperbolehkan adanya kegiatan operasi militer asing di wilayahnya," jelas Gatot.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya operasi militer bersama di darat untuk membebaskan sandera jika sewaktu-waktu peristiwa yang sama terulang.
Kesepakatan berawal dari usulan pihak Indonesia terkait upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.
Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menjelaskan, baik Malaysia dan Filipina saat ini masih membahas standard operating procedure(SOP) mengenai operasi militer gabungan di darat.
"Apa yang disampaikan di Bali adalah hal positif. Kami siap. Tetapi untuk operasional harus ditindaklanjuti pembuatan SOP antara Panglima TNI dengan panglima angkatan bersenjata Filipina dan Malaysia," ujar Gatot, di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (4/8/2016).
Setelah SOP itu ditandatangani, masing-masing negara juga harus meratifikasi kebijakan itu pada tingkat parlemen. "Tanpa diratifikasi oleh lembaga legislatif tidak akan berlaku di negara tersebut. Undang-undang Filipina tidak memperbolehkan adanya kegiatan operasi militer asing di wilayahnya," jelas Gatot.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan RI, Malaysia dan Filipina menggelar pertemuan The 3rd Trilateral Defence Minister di Nusa Dua, Bali, Selasa (2/8/2016) untuk membahas langkah-langkah pengamanan wilayah maritim di Laut Sulu.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Indonesia mengusulkan adanya operasi militer bersama di darat untuk membebaskan sandera jika sewaktu-waktu peristiwa yang sama terulang.
Kesepakatan berawal dari usulan pihak Indonesia terkait upaya pembebasan warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok Abu Sayyaf.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu, Menhan Malaysia Dato' Seri Hishammudin Tun Hussein dan Menhan Filipina Delfin N. Lorenzana akan membahas lebih lanjut hasil pertemuan staf militer bidang intelijen dan operasi.
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan pentingnya implementasi dari kerja sama trilateral dalam bentuk praktik di lapangan secara terkoordinasi terkait upaya pengamanan wilayah maritim.
Sumber: RimaNews
0 Response to "TNI Tunggu Filipina dan Malaysia Gempur Abu Sayyaf"
Post a Comment